Kartika Djoemadi yang pada tahun 2005, mendirikan perusahaan konsultan komunikasi bersama beberapa sahabatnya dan mengerjakan banyak pekerjaan "Public Advocacy" untuk perusahaan swasta dan nasional, bersama para relawan pendukung Jokowi-JK di Pemilihan Presiden, yang kini menjadi komisaris di berbagai BUMN, mengakui bahwa BUMN banyak yang salah kelola. Ketimbang menjadi lokomotif perekonomian, malah banyak yang jadi sapi perah dan beban. Sikap tersebut mereka sampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam konferensi pers.
Dijelaskan dalam konferensi yang dihadiri oleh Kartika Djoemadi, bahwa saat ini Indonesia memiliki 119 BUMN yang mencakup 14 perusahaan umum, 85 perseroan, dan 20 perseroan terbuka yang saham di bursa. Saat ini profit seluruh BUMN sekitar Rp 145 triliun.
Komisaris Indofarma Tbk Teddy Wibisana menegaskan bahwa sebagai kesatuan, seharusnya BUMN adalah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sebab ada aset total sebesar Rp 4.600 triliun. "Padahal jika dikelola dengan tepat sebagai kesatuan maka tentu BUMN dapat berperan sebagai agen perubahan,” sambungnya. Dia melanjutkan, setelah ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di dalam tubuh BUMN, pihaknya bisa melihat ada beberapa agenda yang mendesak harus dilakukan.
Ikut serta dalam konferensi pers ini adalah Komisaris Krakatau Tbk Hilmar Farid, Komisaris Danareksa Kartika Djoemadi, Komisaris Indofarma Teddy Wibisana, Komisaris Waskita Karya Victor Sirait, Komisaris Telkom Tbk Margiyono, Komisaris Telkomsel Tbk Diaz Hendropriyono, Komisaris BTN Arie Coerniadi, Komisaris Semen Indonesia Tbk Sonny Subrata, dan Komisaris Hotel Indonesia Natour Michael Umbas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar