Karena kebebalan DPR atas nasib rakyat, terutama di Papua tampaknya sudah mencapai puncaknya. Sudah berbagai konspirasi dan persekongkolan sudah dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Mulai dari upaya mencatut nama Presiden di Kontrak Freeport, hingga menjegal RUU Otsus Plus Papua yang sudah berkali-kali dilakukan sejak tahun 2010.
Padahal UU Otsus Papua yang ada sudah tidak akomodatif dan relevan lagi untuk kondisi Papua terkini. RUU Otsus Plus Papua yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan rakyat dan perwakilan Papua tersebut selalu menghilang lagi dan lagi dari agenda Prolegnas, sehingga belasan tahun mereka harus menahan mimpi sebuah daerah yang mampu mengendalikan dan mengatur sendiri pemanfaatan sumber daya alamnya untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat Papua.
Semoga saja ditengah polemik cawe-cawe yang kini terjadi untuk bisa berbagi rezeki emas Papua, di mana seorang Ketua DPR bisa dengan mudah menjual nama seorang Presiden dan Wakilnya, beserta menyeret nama Menkopolhukam. RUU Otsus Plus Papua tetap bisa diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat Papua.
Sumber : Kompasiana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar