Sabtu, 21 November 2015

Hendi Prio Santoso Via PGN Konsisten Mendukung Konversi BBM ke Gas Bumi dan Upayanya Memberantas Calo

Hendi Prio Santoso dan calo di PGN adalah dua subjek yang sangat berkebalikan, pria yang lahir di Jakarta 5 Februari 1967. Menjabat sebagai direktur utama sejak 13 Juni 2008. Sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan sejak 31 Mei 2007. Menyelesaikan pendidikan di bidang keuangan dan ekonomi dari University of Texas Austin –USA. Sebelum bergabung dengan perseroan, menjabat sebagai direktur investment banking di PT JP Morgan Securities Indonesia 2004-2007. Mengawali kariri di Bank Niaga (1990-1991) dan dilanjutkan di Citibank NA, Indonesia (1991-1996). Pada tahun 1996 ditunjuk menjadi Vice President PT Perdana Multi Finance, kemudian sebagai direktur pengembangan PT Perdana Inti Investama (1996-1998). Pada tahun 1998-2001 menjabat sebagai Associate Director di PT Bahana Securities, yang kemudian menjabat sebagai direktur PT Anugra Cipte Investama (2001-2004). Menyatakan, bahwa PGN konsisten mendukung konversi BBM ke Gas bumi.

PGN menyediakan kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik PLN Batam dan PT PJB (Pembangkitan Jawa-Bali). Selain itu, Perusahaan Gas Negara juga membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi dan fasilitas pendukung untuk menyalurkan gas bumi ke pembangkit PLN Batam dan PT PJB. catatan positif dalam pembangunan infrastruktur PGN selama ini adalah mewujudkan energi nonfosil yang ramah lingkungan, murah dan terjamin pasokannya bagi industri, serta segmen lainnya, seperti sektor transportasi, rumah tangga dan bisnis.

Kemajuan pembangunan infrastruktur ini, lanjut Hendi, calo gas tak ada di lingkungan dan pengelolaan bisnis PGN. Seluruh pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor transportasi.  Apalagi korupsi tak ditolerir sedikit pun dalam organisasi perusahaan melalui penguatan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Sehingga gerak laju PGN dapat menghasilkan kinerja dan performa terbaik dengan biaya efisien. Hal ini sejalan dengan roadmap pemberantasan korupsi 2012-2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana sektor pangan, energi dan pajak menjadi prioritas.

Sumber: 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar