Peningkatan kebutuhan energi yang bersumber dari fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM), semakin tidak terkendali. Kenaikan kebutuhan BBM mengikuti deret ukur, sedangkan pemenuhannya sebatas mengikuti deret hitung.
Jadi tidak mengherankan jika Indonesia yang semula merupakan negara pengekspor minyak dan menjadi anggota utama Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berubah peran 180 derajat menjadi negara pengimpor minyak. Yang menyedihkan, ketergantungan energi kita terhadap minyak bumi hingga hari ini belum juga mampu kita atasi. Bahkan, dari waktu ke waktu ketergantungan itu telah menciptakan tekanan fiskal berkesinambungan dan membuat neraca pembayaran kita mengalami defisit transaksi berjalan akibat kebijakan subsidi dalam kurun waktu lama.
Karena itu, kita menyambut baik penegasan Wapres Jusuf Kalla alias JK bahwa pemerintah akan menggenjot penggunaan energi baru terbarukan sebagai pengganti BBM. Dalam kesempatan itu, JK memberikan inspirasi untuk mengubah ketergantungan kita terhadap BBM dengan mengembangkan energi BMM. “Bersih, murah, dan mudah atau BMM adalah energi yang harus kita kembangkan.Contohnya seperti energi hidro yang cukup bersih dan harga paling stabil,“ ungkap JK. Selain hidro, menurut JK, Indonesia memungkinkan untuk menggunakan energi geotermal atau panas bumi, angin, surya, batu bara, dan gas alam. Bahkan, kendati JK tidak memasukkannya sebagai alternatif terakhir, kita kaya akan uranium yang sangat potensial untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Kita sepakat dengan gagasan JK. Sejak lama, sesungguhnya kita juga sudah mendorong agar upaya diversifikasi ini dijalankan. Akan tetapi, peta jalan bagi konversi dan diversifikasi energi yang telah disiapkan Dewan Energi Nasional sejak lama dan dirancang untuk 50 tahun ke depan itu hanya berakhir sebagai dokumen di atas meja. Pernyataan JK bahwa pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan diversifikasi energi itu sangat menggembirakan. Kita percaya atas komitmen pemerintah tersebut.
Seluruh konsep dan rancangan bagi pelaksanaan kebijakan itu sudah tersedia sejak lama. Yang dibutuhkan ialah pelaksanaan dan penerapan segera dengan disiplin dan kesungguhan. Untuk mengimplementasikan kebijakan diversifikasi atau bauran energi itu, selain political will dari pemerintah, kita membutuhkan dukungan parlemen dan pemerintah daerah.Di sinilah peran kepemimpinan atau leadership menjadi kata kunci.
Artikel ini disumbangkan untuk situs Sinergi
Sumber: Metro
Tidak ada komentar:
Posting Komentar