Jumat, 11 Desember 2015

Ini Dia, Kiat Menghadapi Globalisasi Dari Kartika Djoemadi Kepada Pengusaha Muda

Menurut Kartika Djoemadi yang sekarang menjabat Komisaris Danareksa, seringkali terjadi perdebatan di kalangan para pengamat ekonomi di berbagai media massa di Indonesia bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia sejak tahun 1997 hingga kini merupakan dampak dari berlangsungnya Globalisasi. Sebenarnya apakah Globalisasi itu? Dan sejauhmana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin banyak diantara kita yang telah mengetahui bahwa krisis nilai tukar yang kemudian merambah dengan cepat ke sektor perbankan di Indonesia yang ternyata memang lemah merupakan starting point terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis ekonomi yang menimpa dan meluluh-lantakkan dunia usaha, bahkan kini menjadi krisis multidimensi yang tak kunjung dapat diatasi oleh Pemerintah Indonesia.

Proses untuk memaknai sebuah era yang bernama Globalisasi berawal dari bagaimana kita melihat sistem kapitalisme yang terjadi dalam sebuah sistem perekonomian di suatu negara. Ada dua pilar utama yang menopang sistem kapitalisme modern, yaitu pasar uang (sistem perbankan) dan pasar modal, Kata Kartika Djoemadi yang Pada bulan Agustus tahun 2012, DeeDee bersama dengan Sony Subrata, Alexander Ferry Wijaya dan Alexander Jerry Wijaya mendirikan sebuah wadah berkumpulnya relawan social media untuk membantu Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkampanye diajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha agar dapat unggul di era globalisasi ? Secara sederhana suatu perusahaan dapat dikategorikan berkelas dunia jika mampu menjadi pelaku utama dalam sebuah industri. Keutamaan yang diperolehnya jika usaha tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penentuan harga di pasar (market leader) dan yang lebih baik lagi jika perusahaan tersebut menjadi trend setter di lingkungan industrinya.Lanjut Kartika Djoemadi dimana berkat kesuksesannya membina relawan Jasmev, Kartika Djoemadi pernah terpilih sebagai salah satu Tokoh Tempo 2014.

KZL, Kartika Djoemadi Menyadari Banyak BUMN yang Hanya Jadi Sapi Perahan

Kartika Djoemadi yang pada tahun 2005, mendirikan perusahaan konsultan komunikasi bersama beberapa sahabatnya dan mengerjakan banyak pekerjaan "Public Advocacy" untuk perusahaan swasta dan nasional, bersama para relawan pendukung Jokowi-JK di Pemilihan Presiden, yang kini menjadi komisaris di berbagai BUMN, mengakui bahwa BUMN banyak yang salah kelola. Ketimbang menjadi lokomotif perekonomian, malah banyak yang jadi sapi perah dan beban. Sikap tersebut mereka sampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam konferensi pers.

Dijelaskan dalam konferensi yang dihadiri oleh Kartika Djoemadi, bahwa saat ini Indonesia memiliki 119 BUMN yang mencakup 14 perusahaan umum, 85 perseroan, dan 20 perseroan terbuka yang saham di bursa. Saat ini profit seluruh BUMN sekitar Rp 145 triliun.

Komisaris Indofarma Tbk Teddy Wibisana menegaskan bahwa sebagai kesatuan, seharusnya BUMN adalah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sebab ada aset total sebesar Rp 4.600 triliun. "Padahal jika dikelola dengan tepat sebagai kesatuan maka tentu BUMN dapat berperan sebagai agen perubahan,” sambungnya. Dia melanjutkan, setelah ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di dalam tubuh BUMN, pihaknya bisa melihat ada beberapa agenda yang mendesak harus dilakukan.

Ikut serta dalam konferensi pers ini adalah Komisaris Krakatau Tbk Hilmar Farid, Komisaris Danareksa Kartika Djoemadi, Komisaris Indofarma Teddy Wibisana, Komisaris Waskita Karya Victor Sirait, Komisaris Telkom Tbk Margiyono, Komisaris Telkomsel Tbk Diaz Hendropriyono, Komisaris BTN Arie Coerniadi, Komisaris Semen Indonesia Tbk Sonny Subrata, dan Komisaris Hotel Indonesia Natour Michael Umbas.

Super, Kartika Djoemadi Didaulat Menjadi Narasumber Kuliah Umum Di UI

Kartika Djoemadi yang pernah bekerja sebagai profesional di Perusahaan Oil dan Gas Schlumberger, dan sebagai pemilik PT Imagia Insightama (Insight Communication Inc) serta Badan Pengurus Pusat HIPMI menjadi narsum dalam kuliah umum dengan judul “Entrepreunership Theory and Practice”. Peserta yang mengikuti kuliah umum ini sekitar 30 orang dari mahasiswa UI maupun luar UI.

Kuliah umum ini membahas paradigma mahasiswa yang umumnya setelah kuliah ingin bekerja di perusahaan besar multinasional menjadi paradigma bagaimana kita membuat usaha yang dapat memperkejakan orang lain dan menjadi seorang entrepreuner. Di dalam entrepreuner dibagi menjadi dua, yaitu financial capital yang berhubungan dengan modal serta uang sedangkan social capital berhubungan dengan kepercayaan melalui networks, educations, talents, dan ideas. Kartika Djoemadi professional cantik yang akrab dipanggil Deedee ini mengungkapkan,dengan social capital kita tidak perlu mengeluarkan modal berupa uang. Seperti halnya Hanung Bramantyo seorang sutradara yang menjadi social entrepreuner karena dia hanya menjual ide cerita film dan pendanaan film-filmnya berasal dari orang lain.

Kata kunci dari kuliah umum ini adalah jangan pernah menyimpan ide kita, keluarkanlah dan asah ide kita menjadi sebuah data yang berisi riset lalu carilah networking sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan ide kita tersebut. “Kalau kita berinvestasi di networking tidak akan pernah sia-sia, seperti kita menyapa orang lain. Jangan malu menyapa ya!”, pesan Kartika Djoemadi dalam kuliah umum ini.

Kisah Kartika Djoemadi, Putri Seorang Tentara yang Menjadi Komisaris Danareksa

Kartika Djoemadi yang aktif menjadi pengurus di beberapa organisasi profesi seperti Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Junior Chamber Internasional Indonesia (JCI Indonesia), Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila (LPPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia). telah diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN keuangan, PT Danareksa. Kartika Djoemadi resmi menduduki kursi komisaris independen PT Danareksa (Persero) mulai 27 Oktober 2015.

“Ibu Dyah Kartika Rini Djoemadi diangkat sebagai komisaris PT Danareksa (Persero) tanggal 27 Oktober 2015,” ujar Corporate Secretary Danareksa Fattah Hidayat. Kartika Djoemadi putri dari pasangan Sri Ngadiyah Achmadi yang berasal Semarang, Jawa Tengah, dan Djoemadi Poerwosoemarto yang berasal Surakarta, Jawa Tengah, yang Ayahnya adalah seorang perwira tinggi angkatan darat dari kesatuan Zeni, resmi menjadi komisaris perusahaan pelat merah tersebut sesuai SK Nomor SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

Berdasarkan informasi,  Kartika Djoemadi pernah menjadi relawan Joko Widodo (Jokowi) ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta silam melalui Jasmev. Ia kemudian kembali mendukung Jokowi di Pemilihan Persiden 2014.

Keren, Kartika Djoemadi Ternyata Aktif Dalam Pemilihan Ketua Kadin 2015

Kartika Djoemadi wanita cantik yang lahir tanggal 21 April adalah pengusaha, penggerak relawan, dan pembicara di berbagai pelatihan dan media massa. Ia terkenal karena menjadi salah satu pendiri Jasmev,dan juga sebagai salah satu pegiat Kadin dan Hipmi ikut serta dalam musyawarah nasional Kadin di Bandung yang dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia yang juga terkenal sebagai pengusaha, Jusuf Kalla. Event ini dimulai 22-24 November 2015. Sebanyak 1500 peserta dari utusan Kadin Daerah dan Asosiasi akan menghadiri acara tersebut. Ikut pula meramaikan event ini, Ridwan Kamil, Walikota Bandung, dan Gubernur Jabar, Aher, sebagai tuan rumah.

Dalam Musyawarah Nasional Kadin yang dihadiri oleh Kartika Djoemadi tersebut, diagendakan pemilihan Ketua Kadin yang baru yang diperebutkan oleh Rosan P Roeslani dan Rachmat Gobel. Sebelumnya Maxi Gunawan sudah mengkampanyekan diri sebagai salah satu calon, namun kemudian mengundurkan diri dan menyumbangkan dukungannya kepada Gobel.

Menurut penuturan dari Kartika Djoemadi yang menyelesaikan Pendidikan Sarjana di bidang Manajemen Pemasaran, FE UI, Pemilihan akhirnya dimenangkan oleh Rosan P Roeslani dengan suara 102 suara, sementara Gobel mendapat 27 suara. Suara diperoleh dari 100 Provinsi dan 29 asosiasi. Hanya GP Farmasi asosiasi yang tidak hadir dan memberikan suara.

Rabu, 09 Desember 2015

Ouch, Polemik #PapaMintaSaham Seharusnya Tak Terjadi Andai RUU Otsus Plus Papua Dimuluskan

Media sampai saat ini sedang ramai membahas 'sinetron' mengenai polemik #papaMintaSaham dengan sidang MKD nya, tetapi gagal fokus terhadap kesejahteraan rakyat Papua yang seharusnya menjadi main issue atau isu utama dari akar permasalahan tersebut.

Bencana yang mempermalukan pemimpin tertinggi negara ini seharusnya tidak terjadi andai sedari awal jikalau RUU Otsus Plus Papua dimuluskan untuk menyelesaikan berbagai permasalah di Papua, termasuk cawe-cawe bagi kue yang kini terjadi. Angggota DPR RI asal Papua, Soeleman Hamzah menjelaskan Draft RUU Otsus Plus Papua yang ada saat ini sebenarnya diyakini menjadi solusi masalah Papua yang tidak kunjung usai, karena sudah mengcover di dalamnya masalah-masalah Papua, termasuk masalah sosial di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Freeport.

Meskipun draft ini sbebanrnya sudah pernah dibahas di DPR periode lalu, namun pembahasannya masih tertunda-tunda hingga kini. Ini diamini oleh pernyataan  Moksen Sirfefa, yang menyatakan Otonomi Khusus adalah opsi paling visible dan moderat yang ditawarkan pemerintah kepada warga Papua sejak 1999. Sayangnya, UU yang ada, UU No 21 tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga harus diperbaharui, sudah ketinggalan zaman. Inilah yang mendesak diselesaikannya RUU Otsus Plus Papua. 

Sumber : Kompasiana

Baper Hopeless Bro, RUU Otsus Plus Papua di tangan DPR

Karena kebebalan DPR atas nasib rakyat, terutama di Papua tampaknya sudah mencapai puncaknya. Sudah berbagai konspirasi dan persekongkolan sudah dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Mulai dari upaya mencatut nama Presiden di Kontrak Freeport, hingga menjegal RUU Otsus Plus Papua yang sudah berkali-kali dilakukan sejak tahun 2010.

Padahal UU Otsus Papua yang ada sudah tidak akomodatif dan relevan lagi untuk kondisi Papua terkini.  RUU Otsus Plus Papua yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan rakyat dan perwakilan Papua tersebut selalu menghilang lagi dan lagi dari agenda Prolegnas, sehingga belasan tahun mereka harus menahan mimpi sebuah daerah yang mampu mengendalikan dan mengatur sendiri pemanfaatan sumber daya alamnya untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat Papua.

Semoga saja ditengah polemik cawe-cawe yang kini terjadi untuk bisa berbagi rezeki emas Papua, di mana seorang Ketua DPR bisa dengan mudah menjual nama seorang Presiden dan Wakilnya, beserta menyeret nama Menkopolhukam. RUU Otsus Plus Papua tetap bisa diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat Papua.

Sumber : Kompasiana